Aksi Papua zona darurat militer: KNPB serukan gencatan senjata dan dialog internasional

 Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan” di Kota Jayapura, Papua, Selasa (3/8/2026).

Dalam aksi tersebut, KNPB secara tegas menyerukan kepada pihak-pihak yang berkonflik, yakni TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), untuk segera melakukan gencatan senjata.

Ketua I KNPB, Warpo Samparo Wetipo, mengungkapkan konflik di Tanah Papua bukanlah hal baru.

Menurutnya, gejolak ini telah berlangsung panjang sejak 1 Desember 1961 dan 1 Mei 1963, bukan hanya sejak 2018 lalu.

Ia menilai kondisi saat ini merupakan akumulasi dari serangkaian operasi militer yang membuat rakyat Papua terus berada di dalam situasi darurat.

"Kita tidak boleh terus memelihara konflik hingga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu sebagai lahan bisnis," tegas Warpo di sela aksi.

Warpo menyerukan pentingnya kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun non-Papua untuk bersama-sama menghentikan kekerasan.

Desak Perundingan Internasional

Sebagai perwakilan suara warga sipil, Warpo menegaskan KNPB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendesak para kombatan meletakkan senjata.

Ia mendorong agar penyelesaian sengketa politik di Papua dilakukan secara damai dan bermartabat di tingkat internasional dengan melibatkan mediator yang netral.

Pihaknya meyakini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri HAM Natalius Pigai, pemerintah mampu memfasilitasi proses dialog tersebut.

"Kita harus membawa persoalan Papua ke meja perundingan terhormat. Indonesia sebagai negara demokrasi pasti mampu mewujudkannya," lanjut Warpo.

Ia menambahkan, penyampaian aspirasi di ruang publik ini merupakan bentuk nyata dalam menjaga api demokrasi agar tetap hidup di Tanah Papua.

Ancam Bakal Terus Gelar Aksi

Sementara itu, Juru Bicara KNPB, Ogram Wanimbo, menegaskan aksi jalanan ini merupakan langkah awal dan bakal terus berlanjut hingga gencatan senjata benar-benar terwujud.

KNPB mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera menarik pasukan militer dari wilayah-wilayah konflik dan mencari solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).

"Jika tidak, perlawanan akan terus berlangsung, baik dari gerakan sipil, jalur diplomasi internasional, maupun perlawanan di hutan," ujar Ogram.

Selain masalah militer, KNPB juga menuntut pemerintah untuk menghentikan investasi yang mengatasnamakan masyarakat adat tanpa persetujuan, serta membatalkan program transmigrasi ke Papua.

Ogram mengingatkan, seluruh jengkal tanah dari Sorong hingga Merauke memiliki pemilik adat.

Penggunaan kekuatan militer untuk menguasai wilayah hidup warga Papua hanya akan memanjangkan rantai konflik.

"Program transmigrasi juga harus dihentikan. Selama hal-hal tersebut terus berjalan, tidak akan pernah ada perdamaian dan konflik akan terus berlangsung hingga masyarakat Papua habis," pungkasnya.