Bandara Thailand waspadai tentara bayaran asing ke Kamboja

 bandara Thailand telah diperintahkan untuk secara ketat memeriksa semua warga negara Kamboja yang memasuki Thailand di bawah skema bebas visa. Otoritas bandara juga memperketat pemeriksaan terhadap orang yang diduga tentara bayaran asing memasuki negara itu, di tengah meningkatnya konflik di perbatasan.

Waktu tunggu di antrean kontrol imigrasi dapat diperpanjang dari biasanya 20 menit menjadi sekitar 45 menit. Kendati demikian, hal ini tidak akan memengaruhi pelancong Thailand. Penerbangan komersial antara Thailand dan Kamboja juga masih beroperasi seperti biasa.

Biro Imigrasi pada Senin seperti dilaporkan Bangkok Post meminta wisatawan asing untuk memahami situasi yang dapat mengakibatkan kemacetan di bagian pemeriksaan paspor.

“Peningkatan langkah-langkah keamanan terutama berlaku di bandara Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket, dan Hat Yai,” kata juru bicara Biro Imigrasi Thailand Mayor Jenderal Polisi Choengron Rimpadee.

Pejabat kepolisian senior memantau situasi dengan cermat, kata Choengron, mengutip kekhawatiran yang meningkat di tengah bentrokan yang kembali intens antara pasukan Thailand dan Kamboja setelah runtuhnya gencatan senjata terbaru.

“Ada kemungkinan bahwa warga asing dapat memanfaatkan skema bebas visa untuk melakukan operasi yang mengancam keamanan Thailand,” ujar Choengron. “Sangat tidak mungkin warga Kamboja datang ke sini untuk berwisata saat ini.”

Warga negara Kamboja yang masuk untuk tujuan bisnis yang sah diwajibkan untuk mendapatkan visa yang sesuai dari kedutaan Thailand.

Kelompok sasaran lainnya adalah penumpang dari Eropa Timur dan Asia Utara, yang mungkin dipekerjakan sebagai tentara bayaran, atau bahkan sebagai mata-mata, tutur Choengron.

Masuk Pekan Kedua

Bentrokan perbatasan yang kembali terjadi antara Kamboja dan Thailand memasuki pekan kedua pada Ahad, setelah Bangkok membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa gencatan senjata telah disepakati untuk menghentikan pertempuran mematikan tersebut.

Konflik tersebut seperti dilaporkan TRT World, yang berakar pada sengketa demarkasi era kolonial di sepanjang perbatasan mereka yang sepanjang 800 kilometer, telah menyebabkan sekitar 800.000 orang mengungsi, kata para pejabat kedua negara.

Sedikitnya 25 orang tewas, termasuk 14 tentara Thailand dan 11 warga sipil Kamboja, kata para pejabat.

Kedua pihak saling menyalahkan sebagai pihak yang memicu bentrokan, mengklaim membela diri dan saling tuding melakukan serangan terhadap warga sipil.

Trump, yang sebelumnya mendukung gencatan senjata dan kesepakatan lanjutan, mengatakan pada Jumat bahwa negara-negara tetangga di Asia Tenggara telah sepakat untuk menghentikan pertempuran.

Namun, pemimpin Thailand kemudian mengatakan tidak ada kesepakatan gencatan senjata yang dibuat, dan kedua pemerintah mengatakan bentrokan pada Ahad pagi masih berlangsung.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Surasant Kongsiri, mengatakan Kamboja menembaki dan membom beberapa provinsi perbatasan semalaman hingga Ahad.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Maly Socheata, mengatakan Thailand terus menembakkan mortir dan bom ke daerah perbatasan sejak tengah malam.

Setelah gencatan senjata yang dijanjikan Trump tidak terwujud, Kamboja menutup perbatasan dengan Thailand pada Sabtu, menyebabkan pekerja migran terlantar.

Di tengah pertempuran, militer Thailand memberlakukan jam malam dari pukul 19.00 hingga 05.00 waktu setempat di sebagian provinsi Sa Kaeo dan Trat.

Amerika Serikat, Cina, dan Malaysia, sebagai ketua blok regional ASEAN, menengahi gencatan senjata pada Juli.

Pada Oktober, Trump mendukung deklarasi bersama lanjutan antara Thailand dan Kamboja, menyebut kesepakatan perdagangan baru sebagai kunci kedua negara setuju untuk memperpanjang gencatan senjata.

Namun, Thailand menangguhkan perjanjian tersebut pada bulan berikutnya setelah tentara Thailand terluka akibat ranjau darat di perbatasan Kamboja.